spot_img

Perlukah jumlah menteri ditambah?

PRO-kontra muncul terkait wacana penambahan menteri kabinet yang akan dibentuk paling lambat 14 hari kerja setelah presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diambil sumpahnya, 20 Oktober.

Jajak pendapat Litbang Kompas (Kompas, 3/6) menujukkan, 42,3 persen responden menghendaki jumlah kementerian tetap seperti di kabinet Presiden Jokowi sekarang (34), bahkan 20,4 persen responden minta dikurangi dan hanya 34 persen yang ingin jumlah kementerian ditambah.

Diikuti 516 responden di 38 provinsi melaluai wawancara telpon, jajak pendapat digelar pada 38 provinsi pada 20 – 22 Mei, sedangkan sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk  di tiap provinsi.

Hasil survei menunjukkan keterbelahan publik menyikapi isu penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang antara yang setuju, sebaliknya yang menghendaki pengurangan dan yang menginginkan jumlahya kementerian tetap.

Yang menghendaki jumlah kementerian tidak ditambah, tetap seperti sekarang atau malah dikurangi, menganggap penambahan hanya “bagi-bagi kue” kekuasaan untuk mengakomodasi kepentingan politik pihak-pihak yang telah berkontribusi bagi kemenangan Prabowo – Gibran.

Mereka khawatir, penambahan kementerian hanya memboroskan keuangan negara, mempersulit tugas-tugas pengawasan dan mendorng lebih banyak praktek korupsi.

Bercermin kasus SYL

Masih segar dalam ingatan publik, “ngawurnya” penggunaan uang

negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga yang terkuak di sidang pengadilan tipikor terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang masih berlangsung hingga kini.

Bayangkan! uang negara digunakan semau-maunya a.l.  membayar biaya perawatan wajah sang isteri dan terapi stemcell puterinya, beli kacamata, parfum, cicilan mobil, bahkan untuk memberi honor penyanyi dangdut, pesan makanan online dan beli duren, biaya khitan an HUT cucunya.

Di mata publik, hal itu mencerminkan mandulnya fugsi-fungsi pengawasan di kementerian, sehingga jika jumlahnya ditambah, selain pemborosan anggaran untuk biaya personil dan fasilitasnya, juga dikhawatirkan rawan diselewengkan.

Sejak KPK beroperasi pada 2004 saja, paling tidak 13 menteri dan 30-an pimpinan lembaga negara terjerat korupsi, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan. Itu yang ketahuan, yang belum juga agaknya juga masih banyak.

Sebaliknya, bagi yang mendukung, misalnya Waketum Partai Gerindra Habiburrahman menyebutkan, kerja-kerja besar yang akan dilakukan presiden baru nanti menuntut penambahan kementerian.

Pembatasan jumlah kemennterian yang tertuang dalam UU N. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga dilandasi semangat untuk membangun pemerintah yang bersih, ramping, efektif dan efisien serta menghemat uang negara.

Untuk itu, pembatasan kewenangan presiden untuk menentukan jumlah kementerian harus diatur agar tidak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan yang bakal mendorong praktek korupsi berjamaah.

 

 

 

 

 

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


spot_img

Latest Articles