 menjelang dua hari sebelum hari "H", Minggu (9/12) akibat dugaan indikasi keterlibatan negara lain.){kind=link}
MAHKAMAH Konstitusi Rumania memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) hanya dua hari sebelum pemungutan suara digelar gara-gara ada indikasi dugaan campur tangan asing mendukung salah satu capres.
Alasannya, publik mengendus adanya campur tangan Rusia dalam mendukung kandidat asal sayap kanan yang dinilai pro-Moskow di pilpres Rumania.
Sementara Presiden petahana Klaus Iohannis yang pro-Uni Eropa, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), mengatakan dirinya akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru hasil pemilu legislatif pekan lalu bisa dibentuk untuk menetapkan tanggal pilpres baru.
Kemelut politik di Rumania berawal saat pemerintah berkeberatan atas kemenangan capres sayap kanan, Calin Georgescu dalam pilpres putaran pertama pada 24 November lalu. Hasil pilpres putaran pertama itu mengejutkan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa dan aliansi militer NATO.
Pada Rabu (4/12) waktu setempat, kantor kepresidenan Rumania mendeklasifikasi dokumen-dokumen yang merinci tuduhan terhadap Georgescu dan Rusia, termasuk promosi masif media sosial dan serangan siber.
“Proses pilpres dirusak di seluruh tahapan oleh berbagai penyimpangan dan pelanggaran undang-undang pemilu yang mendistorsi kerahasiaan dari perolehan suara yang diberikan oleh warga,” jelas Mahkamah Konstitusi Rumania dalam putusannya, Jumat (6/12).
“Semua aspek ini mempunyai dampak yang sama yaitu mengabaikan prinsip-prinsip penting pemilu yang demokratis,” tegas putusan tersebut.
“Kudeta formal”
Reaksi keras diberikan oleh Georgescu, capres mantan PNS yang seharusnya menghadapi capres berhaluan sentris yakni mantan jurnalis yang kini menjabat Wali Kota Campulung, Elena Lasconi dalam pilpres putaran kedua pada Minggu (8/12).
“Ini pada dasarnya adalah kudeta yang diformalkan… Demokrasi kita sedang diserang,” kata Georgescu (62) dalam pernyataan videonya, yang juga menyerukan warga Rumania untuk “tetap setia pada cita-cita bersama”.
“Mereka tidak akan bisa menghentikan saya. Dan mereka tidak bisa menghentikan rakyat Rumania dari apa yang ingin mereka ubah,” tegasnya.
Sementara Lasconi (52) dalam tanggapannya juga menyebut putusan Mahkamah Konstitusi itu “ilegal, tidak bermoral dan menghancurkan esensi demokrasi”.
Georgescu diketahui pernah dia memuji Presiden Rusia Vladimir Putin di masa lalu, meskipun baru-baru ini dia menghindari untuk menjawab pertanyaan soal sikapnya yang pro-Moskow.
Jaksa antikorupsi Rumania mengumumkan, Jumat (6/12) bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan terhadap dugaan “operasi ilegal dengan perangkat komputer atau software”.
Jaksa setempat juga sedang menyelidiki “dugaan pelanggaran undang-undang pemilu” dan “pelanggaran pencucian uang”.
Rumania yang terletak di entral Eropa, berpenduduk sekitar 20 juta jiwa sebelumnya adalah salah satu negara satelit Uni Soviet yang bergabung dalam Pakta Warsawa, namun setelah empire Soviet runtuh pada akhir 1991, bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.(AFP/ns)
