GEBRAKAN Perdana Menteri perempuan pertama Jepang yang baru dilantik 21 Oktober lalu, Sanae Takaichi yang ingin memangkas remunerasi bagi dirinya dan PNS patut ditiru.
Langkah tersebut, seperti dilporkan harian the Japan Times (11/11), menjadi bagian komitmen Takaichi dalam reformasi birokrasi dan penghematan fiskal. Takaichi dilaporkan berencana memangkas gajinya dan para menteri masing-masing sebesar 30 dan 20 persen sebagai langkah penghematan biaya.
Pemerintah Jepang menggelar rapat kabinet terkait Selasa (11/11) untuk mengonfirmasi penghentian tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan para menteri kabinet. Tunjangan tersebut selama ini dibayarkan di luar gaji bulanan para anggota parlemen.
Takaichi, menurut laporan the Japan Times, disebut ingin menunjukkan keseriusannya dalam reformasi birokrasi dengan mewujudkan janji lamanya untuk memangkas gaji pejabat tinggi pemerintahan.
Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai), juga menyerukan langkah serupa untuk memangkas berbagai hak istimewa anggota parlemen.
“Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar para anggota kabinet tidak menerima bayaran yang melebihi gaji anggota parlemen,” ujar Takaichi dalam konferensi pers perdananya pada Oktober lalu.
Pemerintah dikabarkan akan menambahkan ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan para menteri kabinet “tidak akan diberikan untuk sementara waktu.”
Gaji anggota parlemen
Saat ini, gaji bulanan anggota parlemen Jepang mencapai 1,29 juta yen (sekitar Rp 140 juta). Selain itu, perdana menteri menerima tambahan 1,15 juta yen (sekitar Rp 124 juta), sementara para menteri kabinet mendapat 489.000 yen (sekitar Rp 52 juta).
Namun sebagai bagian dari reformasi administratif dan fiskal, perdana menteri mengembalikan 30 persen dari gaji bulanannya, dan para menteri kabinet memotong 20 persen.
Dengan demikian, tunjangan tambahan yang diterima efektif hanya sekitar 390.000 yen (sekitar Rp 42 juta) untuk perdana menteri dan 110.000 yen (sekitar Rp 11 juta) untuk menteri kabinet.
Langkah pemotongan gaji tersebut mendapat sambutan positif dari partai koalisi. “Rencana itu luar biasa,” tulis Fumitake Fujita, salah satu pemimpin Japan Innovation Party, di media sosial.
“Ini menunjukkan itikad perdana menteri untuk melaksanakan reformasi yang menyakitkan jika Nippon Ishin juga melakukannya,” kata seorang pejabat senior pemerintah.
Namun, tidak semua pihak mendukung kebijakan ini. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut kurang tepat, terutama di saat pemerintah tengah berupaya menaikkan pendapatan masyarakat.
Ketua Democratic Party for the People, Yuichiro Tamaki, menyebut rencana pemotongan gaji menteri sebagai “simbol dari pola pikir deflasi.”
Sikap, integritas, harga diri dan moralitas tinggi birokrat dan politisi negeri Matahari Terbit itu agaknya perlu ditiru di negeri ini di mana masih ada saja oknum pejabat dan anggota parlemen korup, berlaku curang dan serakah serta komitmennya membela rakyat rendah.
Lebih ironis lagi, berbagai remunerasi dan tunjangan yang diterima para pejabat tinggi yang jumlahnya fantastis, jauh di atas penghasilan rata-rata, tidak membuat para oknum pejabat tetap korup atau anggota parlemen yang jadi makelar proyek. (The Japan Times/ns)
