Komjen Pol. Mochamad Iriawan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang digelar di Jakarta (2/11) menang mutlak, dipilih oleh 82 dari 85 pemilik hak suara.
Bersama Iriawan, terpilih pula dua Wakil Ketua Umum yakni Cucu Sumantri dan Iwan Budianto serta 12 anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 – 2023.
KLB PSSI kali ini digadang-gadang publik pecinta sepakbola bisa mendongkrak prestasi skuat nasional yang semakin terpuruk dan mengeluarkan PSSI dari “circolo visioso” atau lingkaran setan, karut marut kepengurusan.
Sepuluh calon ketum, 15 calon wakil ketum, 71 anggota Komite Eksekutif PSSI berkontestasi memperebutkan dukungan 86 pemilik suara di KLB PSSI terdiri dari 34 asosiasi di provinsi, 18 klub Liga 1, 22 klub Liga 2, 10 klub Liga 3 dan masing-masing satu asosiasi futsal dan sepakbola wanita.
Setiap pemilik suara berhak memilih satu ketum, dua waketum dan 12 anggota Komite Eksekutif.
Selain Iriawan, calon ketum lainnya yang tampil : Arief Putra Wicaksono, Aven S Hinnelo, Bernhard Limbong, Benny Erwin, Fery Djemy Francis, Rahim Soekasah, Sarman, Vijaya Fitriyasa dan Yesayas Oktovianus.
Keprihatinan atas terpuruknya prestasi sepakbola nasional dilontarkan Presiden Joko Widodo saat melantik Menpora baru Zainuddin Amali (23/10). “Perhatikan sepakbola, “ pinta presiden.
Mengingat sesuai statuta FIFA, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam PSSI, presiden berharap agar KLB memilih ketum PSSI yang kredibel, mampu mengangkat PSSI dari “kubangan” masalah dan menorehkan prestasi gemilang.
Karut marut dan kisruh kepengurusan PSSI, bahkan aktivitasnya dibekukan FIFA pada 2016, bisa jadi akibat imbas rendahnya kredibilitas menpora yang menjadi orang nomor satu pembinaan olahraga khususnya sepakbola.
Tiga menpora terdahulu (2009 – 2017) yakni Andi Malarangeng, Roy Suryo dan Imam Nachrowi, alih-alih menorehkan prestasi olahraga termasuk sepakbola, malah terjerat pusaran kasus korupsi.
Semakin Terpuruk
Pasca pengunduran diri Ketum PSSI (2016 – 2020) Edy Rahmayadi awal 2019 PSSI bertambah terpuruk setelah satu persatu anggota pengurus dan komite eksekutif terlibat kasus pengaturan skor, begitu juga ketumnya, Joko Driyono yang kemudian mendekam di bui.
Tampilnya kembali wajah-wajah lama pengurus PSSI yang sudah terbukti gagal mengangkat prestasi sepakbola Indonesia, membangun kepengurusan yang bersih dan kredibel, membuat publik kembali ragu, KLB PSSI akan meniupkan angin segar bagi persepakbolaan nasonal.
Isu “money politics” yang marak pada ajang pemilihan sebelumnya, muncul lagi, bahkan beredar kabar burung yang menyebutkan setiap dukungan suara dipatok Rp300 juta.
Persoalan klasik mafia bola berupa pengaturan skor, kekisruhan kompetisi, prestasi sepkbola yang terus terpuruk, bahkan sekarang bertengger di ranking 171 dunia di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand.
Prestasi tertinggi sepakbola nasional dicapai 28 tahun lalu dengan merebut medali emas SEA Games 1991, setelah itu lebih diramaikan ricuh kepengurusan PSSI, mafia bola, sementara di lapangan hanya terukir kekalahan demi kekalahan.
Keterpurukan prestasi yang terakhir kali terjadi di ajang penyisihan Piala Dunia 2022 yang menempatkan skuat Garuda di posisi terbawah Grup-D, dibantai UEA 0 – 5, oleh Thailand 0 – 3, Vietnam 1 – 3 dan Malaysia 2 -3.
Nada miring a.l. dilontarkan mantan CEO PSS Sleman, Viola Kurniawati (Kompas, 2/11) yang menyebutkan, bukan rahasia lagi jika PSSI diduga dikuasai ologarki kelompok tertentu.
Menurut Viola, pemain sepakbola silih berganti, berbeda dengan pemilik suara yang orang-orangnya dari tahun ke tahun itu-itu saja, seperti oligarki.
“Tantangan PSSI sangat besar, hingga dibutuhkan pemimpin yang tegas dan berintegritas, “ serunya.
Jika sudah menyentuh kenyamanan para elite, perubahan di bidang apa pun, termasuk di kancah persepakbolaan, menghadapi tantangan amat berat di negeri ini.
Semoga Ketum baru mampu merombak PSSI menjadi lebih baik.
Menpora Baru, Semoga Tidak Korupsi (Lagi)
MENTERI Pemuda dan Olahraga yang baru, Zainuddin Amali harus menunjukkan kinerjanya memajukan kegiatan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga, khususnya sepakbola.
Pasalnya, tiga menpora berturut-turut sebelumnya yang berasal dari parpol alih-alih menunjukkan kinerja baik, terutama mengatrol prestasi sepakbola yang terus melorot, malah terseret pusaran korupsi.
Andi Malarangeng, (2009 – 2012)dari Partai Demokrat terjerat kasus proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, lalu penggantinya, Roy Suryo dari partai sama harus mengembalikan 3.226 item asset kemenpora yang “dirumahkannya” dan Imam Nachrowi (2014- 2019) dari PKB juga terkena kasus suap dana hibah KONI.
Zainuddin sendiri, menurut catatan harian Kompas, pernah dimintai klarifikasi oleh KPK terkait kasus suap sengketa pilkada melibatkan Ketua MK Akil Mochtar serta kasus korupsi SKK Migas yan menyeret Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.
Tentu ada korelasinya, saat menteri-menteri dan sejumlah pejabat kemenpora tersandung kasus rasuah, prestasi olahraga Indonesia – negara terbesar di kawasan Asia Tenggara – juga terus terpuruk, termasuk sepakbola yang merupakan olahraga rakyat.
Prestasi kontingen RI di event regional, sejak tiga kali event SEA Games terakhir (di Naypidaw 2013, di Singapura 2014) terlempar ke peringkat empat, bahkan pada 2017 di Kuala Lumpur turun lagi ke peringkat-5 pada tiga kali posisi terburuk selain pada 2005 dan 2015.
Di ajang sepakbola begitu pula, gonta-ganti pelatih, pola pembinaan
termasuk dengan naturalisasi pemain dan peyelenggaraan liga sampai kini belum mampu mengangkat prestasi olahraga rakyat itu.
Di level Asia Tenggara (SEA Games), skuat PSSI sering keok melawan tim Thailand dan Vietnam, juga dari tim Malaysia, bahkan ancaman dari muka baru seperti Filipina dan Timor Leste juga sudah di depan mata.
Sejak awal SEA Games 1977, skuat Garuda hanya pernah jadi juara pada 1987 dan 1991, selebihnya predikat juara didominasi oleh Malaysia (lima kali), Thailand (14 kali).
Skuat Garuda di ajang penyisihan Piala Dunia 2022 dibantai UAE 0 – 5, kalah dari Vietnam 1 – 3, dari Malaysia 2 – 3 dan dari Thailand 0 -3 di kandang sendiri. Bahkan pada laga melawan Malaysia (15/10), PSSI didenda Rp 643 juta oleh FIFA akibat kerusuhan yang dilakukan para pendukungnya.
Publik setelah dikcewakan oleh tiga kader parpol yang menjadi menpora, sebenarnya menginginkan tokoh profesional yang paham dan berdedikasi pada olahraga, sehingga pengangkatan Zainuddin mengundang keraguan.
Bahkan Ketua Asosiasi Profesor Keolahraaan Indonesia (Apkori) Djoko Pekik Irianto juga menilai penunjukan politisi sebagai menpora bisa berdampak adanya pengaruh parpol dalam kebijakan olahraga.
Memang tidak perlu rasanya, menpora harus mantan juara dunia suatu jenis olahraga, tetapi paling tidak ia sudah dikenal sebagai tokoh yang “gila olahraga”, sehingga bersedia mendedikasikan dirinya untuk itu.
Jika jabatan menpora hanya untuk memenuhi jatah kursi menteri di kabinet, bisa dijamin, prestasi olahraga termasuk sepakbola bakal segitu-segitu saja.
Ingat, olahraga bisa menjadi perekat dan juga prestasi, sekaligus prestise bangsa!
