PUBLIK berharap agar Kabinet Kerja II 2019 – 2024 diisi sosok menteri yang profesional dan berpengalaman serta berani dan tegas mengambil risiko demi kemaslahatan bangsa dan negara.
Hal itu tercermin dari jawaban para responden jajak pendapat yang digelar harian Kompas (Kompas, 5/8) pada 31 Juli dan 1 Agustus lalu, diikuti 525 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di 17 kota besar di Indonesia.
Sebanyak 49,3 responden memilih sosok ahli, profesional dan berpengalaman di bidangnya menjawab pertanyaan, apa kriteria utama yang dimiliki seorang calon menteri.
Figur seperti Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti disebutkan oleh 43,8 persen responden, sedangkan 9,1 persen menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, 35 persen responden memilih figur yang berani dan tegas mengambil risiko demi bangsa, 5,9 persen yang sepaham atau seideologi dengan Presiden Jokowi, satu persen yang mewakli kekuatan politik di belakangnya, 5,7 persen jawaban lain dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Mengenai usia menteri, hampir separuh (43,2 persen responden) menyebutkan, 41 hingga 51 tahun adalah usia ideal, 35,8 persen usia 31 sampai 41 tahun, 7,8 persen usia 30 tahun ke bawah, 8,2 persen 51 sampai 60 tahun, 0,8 persen 61 tahun ke atas, dan 4,2 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Saat dilantik pada 27 Okt. 2014, rata-rata usia menteri Kabinet Kerja I 53 tahun, menteri termuda Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (41), sedangkan yang paling senior, Menteri Kesehatan Nila Moeloek (61).
Dari 34 menteri Kabinet Kerja I (empat menko, 30 menteri teknis), 20 orang berasal dari profesional non-partai dan 14 dari parpol. Hampir separuh responden (49,7 persen) menyarankan Presiden Jokowi mengakomodasi dukungan oposisi termasuk menterinya.
Selebihnya, 24,2 persen responden menyebutkan, menteri yang baik menjadi salah satu faktor keberhasilan kinerja suatu kementerian, namun bagian terbesar (50,9 persen responden) lebih menekankan program yang bermutu sebagai kunci keberhasilan.
Dibutuhkan menteri-menteri kabinet mendatang yang mumpuni, jujur dan berani, seiring dengan meningkatnya tuntutan rakyat dan semakin beratnya persoalan negara dan bangsa.
Selain jujur, bebas KKN dan amanah, menteri-menteri terpilih nantinya juga dituntut mampu membenahi berbagai penyimpangan di kementerian yang diamanahkan dipimpinnya.
