PEMERINTAH Administratif Khusus Hong Kong akhirnya menunda pembahasan RUU Ekstradisi yang menuai reaksi keras warganya melaui gelombang aksi unjukrasa yang melumpuhkan salah satu metropolis dunia itu.
Pimpinan Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam dalam konferensi pers yang dilaporkan BBC di Hong Kong, Sabtu (16/6) mengakui, rencana pembahasan RUU tersebut menuai kecemasan, kesalahpahaman dan perpecahan di kalangan warga eks-koloni Inggeris itu.
Lam juga menyatakan, ia saat ini harus fokus untuk menjaga kepentingan Hong Kong yang lebih besar, khususnya memulihkan keamanan dan ketertiban serta kedamaian.
“Ada miskomunikasi dan penjelasan yang kurang sehingga saya menerima saran untuk menunda pembahasan RUU Ekstradisi sampai semua orang mendengarkan dan paham atas dampak pemberlakuan UU tersebut jika diberlakukan, “ demikian pengakuan Lam.
Namun demikian, Lam bersikukuh bahwa pemerintah mengusulkan RUU tersebut untuk “menambal lubang” agar Hong Kong tidak menjadi surga persembunyian bagi para buronan kasus kriminal.
Bagi warga Hong Kong sendiri, tindakan Lam mengajukan pembahasan RUU Ekstradisi dianggap sebagai penghianatan, mengingat saat Hong Kong diserahkan oleh Inggeris pada China pada 1997 ada jaminan, independensi sistem hukum di wilayah itu akan tetap dihormati.
Beijing, dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, saat itu juga berkomitmen untuk menghormati kebebasan ekonomi, sosial dan budaya yang dibelakukan sebagai kebijakan “satu negara, dua sistem”.
Kini, rencana yang gagal terkait pembahasan RUU Ekstradisi yang diprakasai oleh Lam, politisi gaek wanita usia 62 tahun itu bagaikan “menepuk air didulang”, karena tanpa disengaja, ikut mempermalukan Presiden China Xi Jinping yang mendukung rencana pengesahan RUU tersebut.
Untuk itu, sejumlah analis termasuk Steve Chang seperti dikutip AFP memperkirakan, posisi Lam sebagai orang nomor 1 di Hong Kong bakal segera berakhir, karena Presiden Xi Jinping bukanlah sosok pemimpin yang bisa menoleransi kegagalan bawahannya.
Sementara BBC mengutip pernyataan Dubes China untuk Kerajaan Inggeris menyebutkan, rencana mempercepat pembahasan RUU Ekstradisi sepenuhnya adalah inisiatif Lam (bukan atas desakan Pemerintah Cina –red), wanita pertama atau pimpinan eksekutif Hong Kong keempat pasca diserahkannya pulau tersebut pada China.
Lam sendiri meraih posisinya sebagai kepala eksekutif Hong Kong pada Maret 2017 sebenarnya juga bukan pilihan warga, tetapi ditetapkan oleh komite beranggotakan 1.194 orang yang didominasi oleh para politisi pro-Beijing. Pembentukan komisi tersebut juga memicu aksi unjukrasa besar-besaran pada 2014.
Kini Lam setelah gagal menggolkan RUU Ekstradisi, bagaikan “sudah jatuh, (bakalan) tertimpa tangga”, dituntut mundur oleh rakyat dan kemungkinan dilengserkan oleh Presiden Xi Jinping. (Samsul Hadi, Kompas/BBC/AFP/ns)
