ANGKA penyebaran Covid-19 belum turun-turun, malah cenderung melonjak di hari-hari terakhir ini, di saat bersamaan, roda-roda kegiatan ekonomi harus segera digerakkan kembali demi mencegah keterpurukan lebih dalam.
Bagaikan mengenakan selimut berukuran cekak, untuk menutupi kepala, kaki tidak kebagian, jika digunakan menutupi kaki, kepala nggak ketutup atau sama dengan menghadapi “buah si malakama”, dimakan ibu mati, tidak dimakan, bapak yang mati.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) menilai, Indonesia belum memenuhi persyaratan menuju tatanan normal baru seperti terkendalinya transmisi virus, prasarana, sarana dan kapasitas sistem kesehatan memadai, kemampuan meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 di wilayah berkerentanan tinggi serta optimalisasi peran warga.
Pada 12 Juni tercatat 36.406 kasus Covid di Indonesia atau terjadi peningkatan 1.111 kasus dibandingkan hari sebelumnya, 13.213 pasien yang dinyatakan sembuh dan 2.048 orang meninggal.
Dari tren angka lonjakan kasus harian yang rata-rata berada di atas 1.000-an, bahkan pada 10 Juni lalu sempat mencapai 1.243 kasus mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 sedang bergerak menuju puncaknya.
Angka lonjakan kasus tertinggi (12/6) terjadi di Jawa Timur (318), Jakarta (93) dan Sumatera Utara (88) akibat pelonggaran pelaksanaan PSBB seperti di sektor transportasi dan kegiatan publik lainnya ditambah keabaian, bahkan terkesan pembangkangan publik mematuhi protokol kesehatan.
Ironisnya, kesadaran sebagian warga terhadap ancaman Covid-19 serta keterlibatan mereka untuk memeranginya sangat rendah, terbukti dari maraknya pengambilan jenasah dari rumah sakit dan penolakan, bahkan pengusiran petugas medis yang akan melakukan rapid test mau pun swab.
Komunikasi Buruk
Komunikasi yang buruk antara pejabat dan rakyat, juga antarpejabat, baik di tingkat pusat mau pun daerah, rendahnya komitmen para wakil rakyat, juga tokoh-tokoh agama, sering membingungkan bahkan memicu aksi pembangkangan massa.
Sangat disayangkan, suara anggota DPR dan DPRD, tokoh-tokoh masyarakat terutama ulama dan pemuka agama juga nyaris tak terdengar untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, malah ada yang ikut terjebak politisasi agama yang dimainkan sekelompok politisi.
Munculnya berbagai istilah yang diserap mentah-mentah dari bahasa asing seperti “social atau physical distancing”, ODP, PDP, PSBB, rapid test, swab polymerized Chain Reaction (PCR), lock down, new normal dan lainnya juga menambah daftar kebingungan publik.
Di sisi lain, ancaman resesi bahkan depresi ekonomi juga di hadapan mata jika roda-roda kegiatan usaha yang megap-megap, lumpuh atau mati total tidak segera digerakkan atau dihidupkan kembali.
Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi, pertumbuhan ekonomi RI akan mengalami kontraksi minus 2,8 persen, bahkan meluncur ke 3,9 persen jika terjadi outbreak atau lonjakan penyebaran Covid-19.
Saat ini saja telah tercipta sekitar tujuh juta penganggur baru, menambah sekitar 7,5 juta angka pengangguran sebelumnya, sementara pemulihan ekonomi juga sangat tergantung kemampuan pengendalian Covid-19.
Nasib dan masa depan negeri ini ada ditangan kita semua, jadi kesampingkan perbedaan, rapatkan barisan dalam memerangi Covid-19 dan patuhi protokol kesehatan di lingkup kegiatan usaha, kerja atau apa saja.
