Sandera WNI, Wapres JK Bantah Pemerintah Beri Informasi Berbeda

Kebijakan TRump
Wakil Presiden Jusuf Kalla/ Foto: forbes

JAKARTA – Jusuf Kalla membantah pemerintah memberikan laporan berbeda-beda atas kasus penyanderaan 7 WNI di Filipina. Menurutnya, yang ada hanyalah informasi yang terus berkembang.

Ia mengakui sempat terjadi kesimpangsiuran informasi terkait penyanderaan 7 WNI oleh kelompok yang diduga Abu Sayyaf.

“Mula-mula diinformasikan ada, kemudian dikatakan belum ada laporan detail,” kata Jusuf Kalla, di kantornya, Jumat (24/6/2016) kemarin.

“Memang sandera berada di daerah yang sulit. Informasinya memang terkadang tidak akurat, tapi sekarang telah ditegaskan memang ada,” jelasnya.

Sementara itu Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Kepala Badan Kemanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo.

Sebelumnya, Menlu Retno LP Marsudi mengecam keras penyanderaan tersebut. “Kami pemerintah Indonesia mengecam keras kejadian penyanderaan ini. Kejadian itu tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.

Menurutnya keselamatan tujuh warga negara Indonesia itu merupakan prioritas.
Pemerintah mengatakan bakal berupaya membebaskan para sandera dengan berbagai cara.

Advertisement