SEOUL – Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditangkap oleh penyidik setelah upaya kedua mereka untuk membawanya dari kediaman resmi presiden guna menjalani pemeriksaan terkait deklarasi darurat militer pada Desember lalu.
Penangkapan ini menjadi peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang kepala negara Korea Selatan yang masih menjabat, meskipun statusnya ditangguhkan, ditahan oleh otoritas hukum.
Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan bahwa perintah penangkapan terhadap Yoon dilaksanakan pada pukul 10:33 waktu setempat.
Iring-iringan kendaraan yang membawa Yoon kemudian terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan di pusat Seoul menuju kantor CIO di Gwacheon, selatan Seoul.
Setibanya di kantor CIO, Yoon keluar dari mobil dan masuk untuk menjalani pemeriksaan. Pihak penyidik kemudian mengajukan permohonan agar ia ditahan selama 48 jam dan akan ditempatkan di penjara di Uiwang setelah proses pemeriksaan selesai.
Yoon sebelumnya dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024 atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang.
Ia dituduh mengerahkan militer ke Gedung Majelis Nasional untuk menghalangi upaya pencabutan status darurat militer yang ia umumkan pada 3 Desember 2024.
Yoon mengklaim langkah tersebut sebagai “tindakan pemerintah” untuk memperingatkan partai oposisi agar menghentikan apa yang ia anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.
Dalam video yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon menyebut penyelidikan tersebut tidak sah dan menegaskan bahwa kehadirannya di kantor CIO semata-mata untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah.
Penangkapan Yoon dilakukan setelah negosiasi antara pihak penyidik dan perwakilan Yoon terkait metode pelaksanaan perintah tersebut.
“Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan),” ucap seorang pejabat CIO.
“Tak ada bentrokan fisik yang terjadi hari ini,” kata dia.
Sebelumnya, penyidik sempat mengalami hambatan ketika personel keamanan presiden memblokade akses ke kediaman resmi Yoon, sehingga mereka terpaksa menggunakan tangga untuk masuk.
Bahkan, beberapa penyidik harus mengambil jalur pendakian di sekitar kompleks untuk mencapai lokasi.
“Ini bukannya penegakan hukum yang adil,” kata salah seorang pengacara Yoon, Yun Gap-geun, yang menganggap upaya penyidikan tersebut “ilegal”.
Bentrokan juga sempat terjadi antara polisi yang mengerahkan hingga 3.000 personel dan pendukung Yoon yang memblokade akses.
Pada upaya penangkapan pertama awal Januari, penyidik gagal membawa Yoon karena adanya kebuntuan dengan staf keamanan di kediamannya.
Pengadilan Negeri Seoul kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang diperpanjang hingga 21 Januari setelah Yoon tiga kali menolak panggilan penyidik.
Pihak pengacara Yoon menganggap proses penyelidikan ini sebagai tindakan yang tidak adil dan ilegal.
