BANDUNG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah ditargetkan hadir di 100 lokasi pada 2025, meskipun hingga saat ini baru 40 lokasi yang telah dipersiapkan.
“Iya di targetnya kalau bisa 100 tapi kita sudah ada 40 lebih ini yang persiapan,” kata Gus Ipul di Bandung, Jumat (7/3/2025).
Empat puluh lokasi yang telah dipastikan menjadi Sekolah Rakyat merupakan fasilitas milik Kementerian Sosial yang akan dilengkapi dengan berbagai fitur secara bertahap.
“Iya dari Kemensos sendiri. Mana yang mungkin bisa dibuka dulu, nah, untuk tahun depannya udah kita siapkan bangunan gitu, itu sesuai arahan presiden,” jelasnya, dilansir dari Antara.
Terkait anggaran, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres), yang diperkirakan akan segera dikeluarkan
“Tapi, persiapan sudah dilakukan. Tidak dalam waktu terlalu lama kita akan tahu,” katanya.
Ia juga optimistis bahwa jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah, termasuk dengan partisipasi universitas, seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang sudah menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi.
“Kampus kami tawarkan juga, dan ada yang mau yaitu Unesa di Surabaya. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi sekolah rakyat itu untuk rakyat, ya,” tuturnya.
Sekolah Rakyat merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta membantu memutus mata rantai kemiskinan dengan mencetak generasi yang berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat.
Program ini dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sekolah Rakyat akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school) dengan kurikulum yang mengadopsi sistem pendidikan nasional, serta tambahan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
Kurikulum ini akan dikembangkan dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Untuk memastikan keberhasilan program ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur pembentukan Sekolah Rakyat.
Ia dinilai memiliki kapasitas untuk membimbing serta mengawal penyelenggaraan sekolah ini. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam hal perizinan, penyiapan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum agar Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan optimal.
