KONFLIK di Suriah yang sudah berlangsung sejak pergantian rezim Hafez Al Assad yang berkuasa sejak 29 tahun sampai tahun 2000 dan digantikan anaknya Bashar al Assad (2000 – Desember 2024) terus berlanjut hingga hari ini.
Deutsche Welle melaporkan (10/1), ketegangan antara pasukan rezim Suriah pimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa dan milisi Kurdi akhirnya meledak menjadi bentrokan terbuka di kota Aleppo, Suriah utara sejak Selasa (6/1).
Lembaga Pemantau HAM Suriah yang berbasis di London mengungkapkan, sedikitnya 12 warga sipil dilaporkan tewas, sejumlah serdadu pemerintah dan seorang gerilyawan Kurdi juga dilaporkan tewas serta lebih 60 orang terluka.
Baku tembak teranyar turut menciptakan gelombang pengungsian. Komite Tanggap Darurat Aleppo mencatat sekitar 142 ribu warga telah mencari perlindungan. Â Sekolah-sekolah ditutup. Lalu lintas udara dari dan ke bandara Aleppo juga dihentikan.
Pemerintah Suriah di Damaskus menyatakan operasi militer di Aleppo “semata-mata bertujuan menjaga keamanan dan mencegah aktivitas bersenjata di kawasan permukiman.”
Pemerintah kemudian menetapkan Sheikh Maqsoud dan Achrafieh — dua distrik yang dikuasai Kurdi — sebagai “zona militer tertutup”, setelah koridor kemanusiaan dibuka pada Rabu dan Kamis hingga tengah hari. Meski demikian, sekitar 100 ribu warga diperkirakan masih terjebak di medan perang.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) didominasi etnis Kurdi dan menjalankan administrasi kota, membantah adanya target militer di wilayahnya.
Mereka menuduh tentara Suriah menyerang warga sipil dan memperingatkan eskalasi di Aleppo dapat menyeret Suriah kembali ke perang terbuka.
“Pertempuran ini berdampak langsung terhadap stabilitas Suriah,” kata Nanar Hawach, analis senior Suriah dari International Crisis Group, kepada DW. Menurut dia, jika kebuntuan berlarut, kekerasan lokal berpotensi menyebar ke wilayah lain.
Ketika kedua pihak saling tuding jadi biang masalah, mediator Amerika Serikat dan Turki berupaya meredakan ketegangan. PBB juga ikut angkat suara.
Jubir Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyerukan semua pihak untuk “segera menurunkan eskalasi, menahan diri semaksimal mungkin, dan mengambil langkah-langkah guna mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut.” Dia mendesak dimulainya kembali perundingan untuk mengimplementasikan kesepakatan Maret.
Rapuhnya kesepakatan damai
Pada 10 Maret 2025, tiga bulan setelah tumbangnya Bashar Assad dalam serangan kilat kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham, SDF menandatangani perjanjian integrasi dengan Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa.
Perjanjian itu tidak cuma mengakhiri permusuhan antara pasukan Suriah yang didukung Turki dan pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat, melainkan juga membuka jalan bagi penyatuan Suriah.
Kesepakatan tersebut mengatur bahwa wilayah Kurd i— berpenduduk sekitar 2,5 juta orang dan kaya sumber minyak serta energi—akan berada di bawah kendali pemerintah pusat. Komunitas Kurdi diakui sebagai bagian dari negara Suriah yang bersatu.
Namun, titik paling krusial adalah rencana penggabungan sekitar 60 ribu pejuang Kurdi ke dalam tentara nasional Suriah sebelum akhir 2025.
Selama sepuluh bulan terakhir, proses negosiasi acap tersendat. Bentrokan terbaru pecah tak lama usai tenggat waktu terakhir dinyatakan lewat.
Julien Barnes-Dacey, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations, menilai kebuntuan ini berakar pada perbedaan politik mendasar.
“Pemerintah menginginkan kontrol terpusat, sementara SDF mendorong model federal yang memberi mereka otonomi regional yang kuat,” ujarnya.
Sulit Didamaikan
Guido Steinberg, peneliti senior Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, menyebut posisi kedua pihak nyaris mustahil dipertemukan.
“Bagi etnis Kurdi, menyerahkan senjata sama dengan bunuh diri, melihat apa yang terjadi pada komunitas Alawi dan Druze,” katanya, merujuk pada kekerasan terhadap minoritas sejak al-Sharaa berkuasa.
Menurut Steinberg, Damaskus memang menginginkan negara kesatuan, namun terlalu lemah untuk memaksa Kurdi melucuti senjata tanpa bantuan Turki.
“Tanpa Ankara, itu tidak akan terjadi,” ujarnya. Tapi dia juga meragukan Turki akan turun tangan secara militer mengingat situasi politik dalam negeri.
Turki menganggap SDF sebagai organisasi teroris karena
kaitannya dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang kini telah dibubarkan.
Di sisi lain, Presiden Recep Tayyip Erdogan membutuhkan dukungan politisi pro-Kurdi untuk mengamankan amendemen konstitusi demi masa jabatan keempat pada pemilu 2028.
Sebuah operasi militer terhadap etnis Kurdi di Suriah dikhawatirkan akan memperkuat sentimen negatif terhadap Erdogan,
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki, Kamis lalu, menyatakan militernya siap “mendukung” Suriah bila diminta.
Namun pernyataan lain menegaskan operasi di Aleppo sepenuhnya tanggung jawab tentara Suriah, sementara  Turki lebih memposisikan diri sebagai penopang de-eskalasi.
Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan Ankara siap “memberikan segala bentuk dukungan untuk segera mengakhiri bentrokan dan memulihkan stabilitas.”
Krisis kemanusiaan memburuk
Di tengah tarik-menarik politik dan militer, warga sipil kembali menanggung beban terberat. Nanar Hawach mengingatkan bahwa kekerasan di timur laut Suriah memperparah krisis kemanusiaan yang telah rapuh akibat lebih dari satu dekade perang saudara, gempa besar Februari 2023, serta musim dingin ekstrem 2025–2026.
“Sekali lagi, puluhan ribu pengungsi membutuhkan tempat berlindung. Jika pertempuran berlanjut, layanan publik yang sudah kewalahan akan semakin tertekan,” ujarnya.
PBB mencatat, dari kebutuhan dana USD112 juta untuk bantuan musim dingin, baru USD29 juta yang terkumpul — menyisakan defisit 74 persen.
Prioritas mendesak meliputi pemanas darurat, perbaikan tempat tinggal, distribusi perlengkapan musim dingin, dan pembukaan akses jalan bagi bantuan kemanusiaan.Semua itu kini terhambat kekurangan dana dan situasi keamanan yang kian memburuk.
Rakyat Suriah hanya mengenyam perdamaian beberapa bulan setelah rezim Bashar al Assad (2000- Desember  2024) tumbang, digantikan Ahmad Husein Al-Shara dari kelompok Tahrir al-Sham yang resmi dilantik sebagai presiden Transisi Suriah pada 29 Januari 2025.
Rakyat Suriah agaknya masih butuh waktu lagi untuk keluar dari konflik berkepanjangan. (DW/Kompas.com/ns)
