JAKARTA, KBKNews.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) turut diamankan dalam operasi imigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat (ICE) di pabrik kendaraan listrik Hyundai, Georgia, Kamis (4/9/2025).
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa WNI berinisial CHT tersebut berada di pabrik Hyundai Metaplant dalam rangka kunjungan bisnis dan sedang bertemu dengan pihak perusahaan ketika razia berlangsung.
Judha menegaskan, CHT memiliki dokumen lengkap yang mendukung agenda perjalanannya.
“CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,” kata Judha menjawab pertanyaan wartawan, Minggu (7/9/2025).
Menindaklanjuti penahanan tersebut, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Houston telah berkoordinasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat CHT saat ini ditahan.
Meski begitu, pihak imigrasi AS masih belum memberikan informasi detail terkait kasus yang menimpa WNI tersebut. KJRI juga sudah menjalin komunikasi dengan rekan kerja CHT dan pihak Hyundai Metaplant.
“KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” turur Judha.
Menurut keterangan resmi, total 475 orang diamankan dalam operasi itu, sebagian besar adalah warga negara Korea Selatan.
Steven Schrank, agen khusus yang memimpin Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) di Georgia, menyebut penangkapan ini merupakan hasil investigasi berbulan-bulan terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell.
Operasi gabungan tersebut melibatkan HSI, FBI, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, ATF, DEA, serta US Marshals.
Merespons razia massal ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, pada Sabtu (6/9/2025), menyatakan keprihatinannya.
Ia menegaskan pemerintah Seoul merasa bertanggung jawab atas penangkapan ratusan warganya dan siap mengirim pejabat senior ke Washington untuk membahas langsung kasus tersebut.
“Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami. Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut,” katanya.
