NASIB tragis YBS, siswa SD kelas IV di Kab, Ngada, NTT yang diramaikan di media pekan ini bak fenomena gunung es yang hanya secuil penggalannya tampak di permukaan, namun sejatinya cerminan kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini.
Bocah usia 10 tahun itu memilih meregang nyawa, hanya karena ibunya tidak mampu membelikan pulpen dan buku tulis seharga Rp10-ribuan.
Masih banyak anak-anak lain yang tertimpa nasib seperti YBS, namun kisahnya  terkubur, luput dari liputan media atau pengamatan publik.
Di tempat lain, uang negara dihambur-hamburkan. Ada pemda yang menganggarkan makan siang staf miliaran rupiah, oknum pajak bermain dengan wajib pajak, oknum walil rakyat yang jadi calo anggaran atau pengusaha mengakali tata kelola minyak  yang merugikan negara miliyaran sampai ratusan triliun rupiah.
Dana yang digelontorkan pemerintah melalui APBN untuk pendidikan sangat besar, sesuai ketetapan DPR, dipatok minimal 20 persen dari APBN atau Rp724,3 triliun dari to tal APBN 2025 Rp3.621,3 triliun pada 2025.
Pertanyaannya, apakah anggaran besar yang dialokasikan untuk mengatrol mutu  pendidikan itu tepat sasaran?
Terkait pendidikan, publik cuma disuguhi gonta-ganti kurikulum oleh setiap menteri baru. Bahkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan beberapa jajarannya didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun untuk pengadaan laptop chromebook.
Program bantuan
Dalam APBN 2025 ada Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar bagi 1,1 juta mahasiswa dan beasiswa LPDP.
Namun akibat longgarnya pengawasan, siswa yang berada di lingkaran kemiskinan ekstrem tapi jauh dari akses kekuasaan seperti YBS, banyak yang nggak kebagian, terlewatkan atau sengaja dilewatkan.
MBG yang dalam APBN masuk dalam alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sebesar Rp335 triliun pada 2026 ini juga tak lepas dari berbagai persoalan.
Program mulia untuk meningkatkan gizi 82,9 juta penerima manfaat (anak sekolah, ibu hamil dan balita), di lapangan, malah jadi ‘bancakan’ para politisi atau orang-orang di lingkar kekuasaan sebagai ajang mengejar keuntungan.
Kasus keracunan murid sekolah di sana-sini membuktikan, penyiapan bahan dan menu dilakukan serampangan, demi mengejar sebesar-besarnya margin laba.
Bansos beragam
Sementara itu, program bansos untuk kaum papa dan dhuafa yang ditangani Kemensos juga nggak kurang-kurang ragamnya.
Ada program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas, lalu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP) dan lainnya.
Tapi, lagi-lagi, tidak semua warga yang berhak, otomatis menerimanya. Sebaliknya, warga yang tak berhak, tetapi memiliki akses atau dekat dengan ligkar kekuasaan bisa menikmatinya.
Perilaku menyimpang juga pernah terungkap, saat Mensos Juliari Batubara dijebloskan ke dalam bui karena terbukti memark-up paket bansos di tengah pandemi Covid-19 lalu.
Seluruh jajaran mulai dari perangkat desa, kabupaten, provinsi, instansi pusat, juga wakil-wakil rakyat di daerah mau pun pusat selayaknya ikut bertanggungjawab atas kematian YBS.
Kematian YBS mestinya dijadikan pintu masuk, tak saja untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang membuat keluarga korban tidak menerima bansos, tetapi juga  perangkat desa yang abai terhadap nasib warganya.
