Jakarta, KBKNews.id – Balai Kota New York kembali resmi “hadir” di linimasa TikTok. Wali Kota New York City (NYC), Zohran Mamdani, mengakhiri masa hiatus pemerintahannya di platform video singkat tersebut dengan mencabut larangan penggunaan TikTok bagi pegawai dan lembaga pemerintah kota yang sebelumnya diberlakukan atas alasan keamanan data.
Langkah ini menandai pergeseran drastis dari kebijakan pendahulunya, Eric Adams, yang pada tahun 2023 memutus akses TikTok dari seluruh perangkat milik pemerintah. Alasannya karena kekhawatiran akan keterkaitan aplikasi tersebut dengan pemerintah Tiongkok.
“TikTok, Kami Kembali”
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mamdani melalui sebuah video singkat berdurasi empat detik yang diunggah di akun resmi @nycmayor pada Selasa pagi (31/3/2026). Akun tersebut sebelumnya membeku selama hampir tiga tahun sejak perintah larangan diterbitkan.
“TikTok, kami kembali,” ujar Mamdani singkat dalam video perdana yang menandai kembalinya otoritas nomor satu di New York tersebut ke platform yang juga menjadi kunci sukses kampanyenya pada tahun 2025.
Bagi Mamdani, TikTok bukan sekadar hiburan. Sebagai sosok yang memenangkan kursi wali kota lewat kampanye digital yang masif, ia memahami betul kekuatan platform ini untuk merangkul pemilih dan mengoordinasikan sukarelawan di lapangan.
Syarat Ketat: Perangkat Khusus dan Tanpa Data Sensitif
Meski pintu komunikasi telah dibuka kembali, administrasi Mamdani tidak mengabaikan aspek keamanan siber. Dalam surel resmi yang dikirimkan kepada seluruh lembaga kota, pemerintah menetapkan protokol keamanan baru yang ketat (guardrails) bagi setiap departemen yang ingin beroperasi di TikTok. Di antaranya:
- Isolasi Perangkat: Aplikasi TikTok hanya boleh dipasang pada perangkat khusus milik pemerintah yang tidak menyimpan aplikasi lain di dalamnya.
- Staf Khusus: Setiap lembaga wajib menunjuk personel khusus dari tim komunikasi untuk mengelola konten, guna memastikan akuntabilitas.
Pemerintah kota berargumen, langkah ini merupakan upaya untuk beradaptasi dengan cara warga New York mengonsumsi informasi saat ini.
“Administrasi Mamdani berkomitmen menggunakan setiap alat yang tersedia untuk berkomunikasi dengan warga. Di saat masyarakat mencari informasi mengenai layanan gratis, situasi darurat, hingga acara mendatang, kami ingin membuka jalur komunikasi baru,” tulis pernyataan resmi pemerintah kota tersebut.
Konteks Politik dan Perubahan Haluan Global
Keputusan New York ini muncul di tengah dinamika politik Amerika Serikat yang mulai melunak terhadap TikTok. Meskipun Presiden Donald Trump pernah mencoba melarang total aplikasi ini pada periode pertamanya, pasca-inaugurasi keduanya pada awal 2026, Trump justru menunjukkan sinyal untuk membiarkan platform milik ByteDance tersebut tetap beroperasi di AS.
Di sisi lain, ByteDance telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk entitas Amerika yang berdiri sendiri untuk mengelola operasional di AS. Walaupun para pakar keamanan siber masih memperdebatkan efektivitas struktur baru tersebut karena ByteDance masih memegang saham, New York memilih untuk bergerak maju dengan mitigasi internal yang ketat.
Saat ini, puluhan negara bagian di AS masih mempertahankan larangan penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah, termasuk Negara Bagian New York (New York State) yang memberlakukan larangan sejak 2020. Namun, dengan kebijakan baru di bawah kepemimpinan Mamdani, Kota New York kini berdiri sebagai salah satu kota besar yang memilih kembali ke panggung digital populer tersebut.
, Zohran Mamdani, mencabut larangan penggunaan TikTok bagi lembaga pemerintahannya.){kind=link}