Indonesia Corruption Watch (ICW) bersumber data Marepus Corner mengungkapkan 354 atau 60 persen dari seluruh anggota DPR RI 2024-2029 terindikasi berafiliasi dengan jaringan bisnis.
Dari penelusuran yang dilakukanpeneliti ICW Yassar Auli aitu dari 31 Juli sampai 22 September 2024, terungkap politisi dengan afiliasi bisnis paling banyak berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur (63), disusul Jawa Barat (57) dan Jawa Tengah (50).
Seluruh parpol pemenang kursi di DPR diketahui memiliki kader politisi-pebisnis. Partai Gerindra menyumbang terbanyak dengan 65 kader, disusul PDIP (63), Golkar (60), PKB (42), Nasdem (41), PKS (30), PAN (29), dan Demokrat (24).
Kenaikan jumlah anggota yang berafiliasi jaringan bisnis diduga terjadi akibat mahalnya biaya politik di Indonesia baik dalam kegiatan kampanye mau pun saat caleg melakukan kegiatan berorganisasi di dalam parpol.
Ada biaya yang harus dibayar secara legal ataupun biaya yang secara de facto harus dikeluarkan oleh partai maupun individu yang ingin berkontestasi di ajang politik,” ujar Yassar dalam acara diskusi publik bertajuk “Bayang-bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024 – 2029” pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Yassar menyebutkan, berdasarkan temuan ICW dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) beberapa waktu lalu, biaya yang harus dikeluarkan partai bisa mencapai miliaran. Hal ini, sebut Yassar, menyebabkan demokrasi di Indonesia sangat transaksional sehingga mereka yang pada akhinya berhasil melenggang ke Senayan adalah orang-orang berkantong tebal.
“Bahkan ada salah satu anggota DPR yang mengaku sampai harus mengeluarkan hingga Rp80 miliar,” ungkap Yassar.
Akibatnya, para anggota DPR lebih berorientasi pada hitung-hitungan untung-rugi, lebih fokus berpikir bagaimana uang yang telah mereka gelontorkan demi bisa duduk di kursi kekuasaan bisa kembali sehingga tak jarang berujung pada kasus korupsi.
Perburuan rente
Yassar pada bagian lain juga menyinggung fenomena perburuan rente atau rent-seeking. Terminologi rent-seeking dalam institusi negara merujuk pada perilaku pejabat publik dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD).
Hasilnya, kebijakan yang dibuat dilandasi motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berimplikasi merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Banyaknya kader parpol berlatar belakang pebisnis juga disebabkan kultur politik Indonesia yang sangat identik dengan kartel politik, “ tutur Yassar.
Jadi ketimbang berkompetisi untuk meraup suara konstituen demi mengeluarkan kebijakan terbaik bagi rakyat, seringkali partai beroperasi dengan cara kolusif untuk mempertahankan posisi mereka.
“Secara sederhana pla semacam ini paling mudah dilihat dari terbentuknya koalisi besar di pemerintahan saat ini,” jelas Yassar
Dampaknya, lanjut Yassar, tidak ada lagi ruang bagi publik untuk masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut karena mereka yang ada di kekuasaan sudah terlalu fokus memikirkan cara mengakomodir koalisi besar dan transaksi dengan segelintir pihak.
“Karena pemantauan dari ICW ini dilakukan atas inisiatif mandiri dan banyak didapatkan dari sumber-sumber opens-source, kami melihat dalam konteks akses informasi sesederhana latar belakang para anggota legislatif seringkali malah ditutup.
“Hal itu pada akhirnya membatasi pengawasan publik untuk mengungkap potensi konflik kepentingan yang pada gilirannya bisa menyuburkan kolusi dan memantik korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, dari penelusuran ICW, 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung Dinasti Politik. Temuan tersebut merujuk pada jabatan-jabatan oleh para keluarga anggota DPR yang diperoleh melalui proses pemilihan.
Money politics, dinasti politik dan afiliasi jaringan bisnis merupakan masalah klasik dalam lingkaran setan yang terus berulang ditambah kalisi gemuk yang berpotensi membuat kinerja para wakil rakyat itu tidak optimal. (tempo.com/ns)
