AKSI unjuk rasa bersar-besaran dipelopori generasi muda (Gen-z) Nepal sejak Senin lalu (8/9) yang telah berhasil melengserkan PM Sharma Oli, diwarnai aksi-aksi anarkis berupa penjarahan dan perusakan prasarana dan sarana publik.
Pelaku tindak kriminal menyusup di tengah aksi murni kaum Gen-Z yang memperjuangkan keadilan melawan rezim korup dan otoriter yang dianggap menyengsarakan mereka.
Selain membakar gedung parlemen, kantor pemerintah, kelompok perusuh juga menyasar toko-toko, bank, hotel dan apa saja untuk dijarah di tengah kekacauan. Penjara pun dijebol, sehingga ratusan napi kabur.
Seorang saksi mata menyebutkan, para pelaku penjarahan tampak tidak terkait dengan gerakan demonstrasi Gen-Z, tetapi kelompok lain yang memanfaatkan untuk membuat kerusuhan.
“Orang-orang yang terlibat dalam penjarahan bukan bagian dari gerakan pemuda, mereka hanya memanfaatkan kerusuhan,” ujar karyawan bank seperti dilaporkan Khabarhub yang dikutip Kompas.com.
Selain bank, penjarahan juga menyasar Supermarket Bhatbhateni di Bhaktapur, Hotel Hyatt, serta kawasan Bouddha.
Barang-barang elektronik, makanan, minuman, hingga perabotan diangkuti massa dan beberapa video di medsos menunjukkan kelompok orang menyerbu supermarket dan dengan leluasa membawa keluar barang belanjaan.
“Awalnya hanya ada teriakan demonstran, tapi kemudian saya melihat orang-orang berlari membawa keluar barang dari toko. Tidak ada polisi di sana saat itu,” katanya.
Dalam pernyataan resmi, tentara Nepal menegaskan bahwa kelompok kriminal telah “membajak gerakan damai” dengan melakukan penjarahan, pembakaran, dan aksi anarkis lain.
Pasukan militer berjaga-jaga di lokasi-lokasi rawan dan melakukan patroli malam untuk mencegah kejadian serupa.
Demo di Nepal dipicu penolakan larangan medsos yang diberlakukan pemerintah dalam upaya membungkam protes publik berujung bentrok dengan aparat. Tercatat sudah 22 orang tewas dan lebih 500 terluka.
“Jika perbuatan melawan hukum seperti ini dibiarkan, situasi bisa makin tak terkendali,” kata seorang warga Kathmandu yang menyaksikan kejadian di kawasan Baneshwor.
Aksi protes di Nepal bermula dari larangan pemerintah terhadap pengoperasian sejumlah aplikasi pesan dan media sosial pada awal September.
Larangan itu memicu amarah mahasiswa dan aktivis Gen-Z, yang lalu meluas menjadi gerakan anti-pemerintah. Kemarahan massa memuncak setelah bentrokan dengan polisi menewaskan puluhan orang.
Gedung parlemen, Mahkamah Agung, serta kantor pemerintahan di kompleks Singha Durbar dibakar. Rumah-rumah politisi pun jadi sasaran amuk, termasuk rumah mantan PM Jhalanath Khanal, yang berujung pada kematian istrinya, Rajyalaxmi Chitrakar, akibat terjebak dalam kebakaran.
Pembelajaran bagi Indonesia
Indonesia di tengah gelombang aksi unjukrasa diwarnai kerusuhan sejak 25 Agustus, dipicu tunjangan fantastis bagi anggota DPR, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dan kesulitan mencari kerja.
Para “penunggang gelap” juga memanfaatkan situasi dengan melakukan pembakaran gedung DPRD di beberapa kota, kantor polisi dan merusak prasarana publik dan penjarahan di tiga rumah anggota DPR serta Menteri Keuangan Sri Mulyani (semua di Jakarta).
Ada 10 korban jiwa, termasuk pengemudi ojol Affan Kurniawan yang terlindas rantis satuan Brimob yang melintas di tengah kerumunan massa, tiga korban terkurung api yang disulut masa di gedung DPRD Makassar, seorang dikeroyok massa karena dituduh intel, dan sisanya diduga akibat kekerasan aparat dan kecelakaan.
Ekses-ekses yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di tengah gonjang-ganjing politik terjadi secara masif di tengah peristiwa G30S/PKI pada 1965.
Begitu mudahnya orang melakukan aksi intimidasi, penjarahan, bahkan penghilangan nyawa orag lain berdalih untuk menumpas PKI dan seluruh anasir-anasirnya.
Setelah itu, masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia tentang peristiwa perkosaan massal yang merupakan bagian kerusuhan pada Mei 1998.
Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) mengungkapkan temuan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM berupa 85 kasus kekerasan seksual termasuk 52 perkosaan terhadap perempuan etnis tertentu.
Pertanyaannya, apakah ada yang bisa menjamin, aksi-aksi brutal seperti kekerasan, penjarahan, sampai perkoaan di tengah aksi protes murni publik terhadap jalanya pemerintahan tidak terulang lagi ke depannya?
Rasanya, belum ada yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang tersebut, baik melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah atau sosialisasi di tengah masyarakat.
Padahal, di tengah mayoritas massa yang literasinya dan pemahaman hukumnya rendah, dalam situasi chaos, “sikap kebringasannya” mudah tersulut.
Lihat saja, di tengah aksi-aksi tawuran yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di ibu kota, Jakarta.
Bagaimana sadisnya, para pelajar yang nota bene adalah generasi penerus, tanpa ampun menghakimi lawannya, pelajar dari kelompok lain yang sudah tidak berdaya, bahkan terkadang sampai menghabisi nyawa.
Harus ada upaya serius, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, imbauan, sosialisasi untuk mencegah aksi-aksi kriminal dalam bentuk apa pun di tengah kerumunan massa termasuk demo-demo murni yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
