JAKARTA – KBKNEWS – WAKIL Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan kualitas gizi masyarakat.
“Keputusan itu tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara, ” kata Charles dalam keteragan tertulisnya, Kamis (11/6).
Charles juga mendukun berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG.
Menurut dia, program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Charles mengatakan keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” katanya.
Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya menyatakan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program MBG.
Nanik mengatakan fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara.
“Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.
Menurut Nanik, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi luas karena menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung di berbagai daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah BGM memutuskan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru.
Perlu ditata lagi
Nanik pada bagian lain menjelaskan distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.
BGN juga akan mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Menurut catatan, sudah 29.990 SPPG beroperasi untuk melayani program MBG di seluruh Indonesia, 2.162 di antaranya ditutup sementara karena belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (LSHS), tidak memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) terjadi kasus keracunan siswa yang menerima layanan.
Program mulia dan andalan Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita dan ibu-ibu hamil dan menyusui dengan anggaran Rp355 triliun (dipangkas Rp67 triliun menjadi Rp268 triliun) memicu pro-kontra akibat adanya berbagai penyimpangan.
Demi mengejar laba, SPPG menyunat anggaran MBG per porsi diberia Rp15.000, sehingga kualitas menu yang disajikan di bawah standar, bahkan membuat 37.000 siswa keracunan.
Pemilihan SPPG juga sarat dengan KKN, misalnya ada yang berafiliasi dengan parpol, pejabat di daerah, bahkan dengan petinggi BGN.
Sementara Ketua BGN, Dadan Hindayana, dan dua wakil ketuanya: Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung dicokok Kejaksaan Agung awal Juni lalu karena ditersangkakan melakukan jual beli titik SPPG, mark-up pengadaan puluhan ribu pasang sepatu, pesawat TV, sepeda motor bernilai Rp1 Triliun.
Wakil Ketua MBG Nanik S Deyang lalu diangat menadi ketua untuk menggantikan Dadan.
Buat pelajaran ke depannya, semulia apa pun, setiap program harus dicermati dulu sebelum diimplementasikan, mula dari perencanaan, target sasaran, bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban. (ns)
