IMPIAN Sanen (57) – pekerja serabutan warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur – untuk memiliki hunian layak yang sudah pupus, muncul lagi setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan menyediakan rumah dengan DP atau uang muka nol persen bagi warga Jakarta.
Dengan antusias, Sanen menanyakan persyaratan, kemana ia harus mendaftar dan lokasi rumah yang nantinya akan dibangun setelah ia mengetahui, Anies dan Sandiaga menang telak pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang digelar pada 19 April lalu.
Sudah belasan tahun Sanen berasal dari Indramayu itu beserta isteri dan ketiga anaknya mendiami rumah atau layaknya disebut gubuk terbuat dari kumpulan kayu, bambu dan besi bekas, seng-seng karatan dan lantai tanah beralaskan terpal bekas di dekat bantaran Kali Ciliwung itu.
Banjir rutin menghampiri setiap tahun bahkan kadang-kadang beberapa kali dalam setahun, bukan lagi menjadi musibah bagi Sanen sekeluarga, tetapi berkah, karena saat di pengungsian, di kantor kelurahan, di pelataran jalan raya atau di halaman mesjid, bantuan biasanya berdatangan.
Sumbangan berupa sembako, pakaian bekas dan uang yang mengalir dari pemprov, parpol, perusahaan dan perseorangan membuat Sanen beristirahat sejenak untuk tidak memikirkan usaha mencari nafkah saat mengungsi di musim banjir.
Dalam kampanye Pilkada lalu, paslon Anies – Sandiaga berjanji, dalam upaya penataan kota dan prihatin pada sekitar separuh penduduk Jakarta yang belum memilikinya ia membuat program skim pembelian rumah cicilan tanpa DP atau uang muka.
“Jika direlokasi ke rumah susun, dan mereka harus membayar sewa, seumur hidup mereka tidak akan memiliki rumah, “ kata Anies mencela program yang sudah dijalankan gubernur petahana, Basuki Tajahaja Purnama bagi sebagian warga di permukiman yang terkena penataan kota.
Rumah Rp350 juta dicicil 35 tahun
Anies-Sandiaga menggagas program pengadaan rumah tanpa DP atau uang muka bagi penduduk berpenghasilan paling tinggi Rp7-juta sebulan dan sudah menetap di ibukota minimal lima tahun untuk mencicil rumah seharga Rp350 juta dalam jangka 30 sampai 35 tahun.
Janji kampanye tersebut tentu saja membuat warga seperti Sanen antusias, namun sejumlah pengamat dan pakar meragukan hal itu bisa direalisasikan, baik akibat terbatasnya ketersediaan lahan di ibukota dan persoalan pembiayaan.
Alasannya, seperti disampaikan pakar properti Erwin Kallo, yang menjadi masalah bukanlah DP atau uang muka, tetapi daya beli warga yang memang tidak mampu menjangkau harga rumah.
Kalau soal DP, ujarnya, hal itu persoalan lama, bahkan pengembang ada yang menawarkan 60 kali cicilan untuk pembayaran DP. Masalahnya, dengan DP nol atau semakin kecil cicilan DP-nya, angsuran bulanannya pasti semakin besar, kecuali diberikan subsidi oleh Pemprov.
Selain keterbatasan lahan di wilayah kota, Kallo juga mempertanyakan pembiayan bagi pengadaan rumah seharga Rp350 juta dengan jangka kredit yang diberikan, 30 sampai 35 tahun.
Lahan yang bisa digunakan mungkin asset-aset milik pemerintah, itu pun jika mereka mau melepasnya. Banyak lagi pertanyaan lain, misalnya agar peruntukan rumah tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak dan sampai kapan program itu bisa memenuhi perumahan seluruh warga yang membutuhkannya?
Dari ketersediaan lahan saja, misalnya untuk membangun 300.000 unit rumah tipe 36/70 seharga Rp350 juta per unit dalam waktu lima tahun, diperlukan lahan seluas 2,1 juta M2 dan pendanaan Rp 105 triliun. Dimana saja lokasinya dan dari mana uangnya?
Janji Anies-Sandiaga lain yang banyak dipertanyakan orang misalnya pemberian dana Rp1 miliar setiap tahun untuk setiap RW di Jakarta, karena bisa dibayangkan di Jakarta saja ada 2.700-an RW berarti diperlukan dana Rp2,7 triliun. Program ini mirip dengan yang dijanjikan paslon Agus Harimurti-Syliviana yang tersisih pada pilkada putaran pertama. Bedanya Anies-Sandiaga memberikan dalam bentuk program, bukan tunai.
Cuma Rp5-ribu naik kendaraan
Begitu pula mengenai program transportasi terpadu, Anies-Sandi bahkan mematok biaya hanya Rp5.000 sekali perjalanan untuk seluruh moda transportasi, mulai dari angkot, bus pengumpan (feeder), Trans Jakarta dan KA komuter.
Selain memerlukan nilai subsidi yang besar, pengintegrasian manajemen seluruh moda transportasi di ibukota itu juga persoalan tersendiri, mengingat kepemilikan angkot adalah pribadi, sedangkan bus-bus sebagian dimiliki swasta.
Sementara program OK-OC untuk membangun sentra-sentra kewirausahawan di tiap-tiap kelurahan, menurut Sandiaga, sejauh ini sudah diikuti 12.000 orang dalam kegiatan pelatihan.
Itu baru pelatihan. Sasaran programnya sendiri yakni untuk membentuk wirausahawan-wirausahawan , masih memerlukan investasi lagi yang juga tidak kecil jumlahnya.
Yang banyak dipertanyakan orang juga adalah penolakan Anies atas program reklamasi Teluk Jakarta yang digagas pendahulunya, Ahok, padahal proyek itu akan menyerap sekitar satu juta tenaga kerja dan menyulap kawasan kumuh di Jakarta menjadi sekelas kota-kota metropolitan di negara maju lainnya.
Proyek itu, berdasarkan diskresi yang dilakukan Ahok, ditargetkan menghasilkan pemasukan sebesar Rp158 triliun berasal dari pengenaan 15 persen dari nilai jual lahan yang dibangun pengembang.
Mengenai kekhawatiran, reklamasi akan menyebabkan banjir di daratan Jakarta juga ditepis oleh Ahok, karena bersamaan dengan proyek, akan dibangun tanggul-tanggul pengelak banjir raksasa.
Sedangkan kekhawatiran nelayan akan kehilangan nafkah juga tidak beralasan karena nelayan masih bisa melaut di kanal-kanal yang dibangun, bahkan akan disediakan perumahan nelayan di sepanjang tanggul, tempat pendaratan ikan dan fasilitas nelayan lainnya.
Janji sudah disampaikan, warga Jakarta tinggal menanti, agar bisa diwujudkan dan berharap gubernur dan wakil gubernur untuk lima tahun mendatang, minimal sama, syukur-syukur lebih baik dari pendahulunya.
