Jakarta, KBKNews.id – Dua sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik, Australia dan Jepang, secara resmi menolak desakan Presiden Donald Trump untuk mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut kini tengah menjadi sorotan dunia karena menjadi titik nadi pengiriman minyak global yang terancam oleh konflik yang sedang berlangsung.
Keputusan yang diambil pada Senin (16/3/2026) ini menandai adanya perbedaan pandangan yang signifikan di lingkaran sekutu AS. Alih-alih mengikuti langkah militer Washington, kedua negara lebih memilih untuk mengedepankan de-eskalasi demi mencegah pecahnya perang besar yang lebih luas di wilayah Timur Tengah.
Jepang Terganjal Konstitusi dan Ambang Batas Hukum
Perdana Menteri Jepang, Sane Takaichi, menegaskan di hadapan parlemen, Tokyo belum memiliki rencana untuk mengirimkan armada angkatan laut guna mengawal kapal tanker. Meskipun Donald Trump terus menyerukan pembentukan koalisi maritim multinasional, Jepang memilih untuk bertindak dengan sangat hati-hati.
Selama ini, Japan Maritime Self-Defense Force memang aktif dalam operasi anti-pembajakan di perairan dekat Timur Tengah. Namun misi tersebut bersifat kepolisian, bukan tempur. Konstitusi Jepang yang ketat membatasi pengerahan militer ke luar negeri kecuali jika terdapat ancaman eksistensial bagi negara.
“Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum,” ujar Takaichi sebagaimana dilaporkan oleh CNBCTV18.
PM Takaichi dijadwalkan terbang ke Washington pekan ini untuk bertemu langsung dengan Trump. Ia membawa misi damai agar konflik dengan Iran tidak semakin meruncing.
“Saya ingin terlibat dalam diskusi yang solid berdasarkan pandangan dan posisi Jepang mengenai perlunya de-eskalasi dini,” tambahnya.
Australia Fokus pada Ketahanan Bahan Bakar Nasional
Sikap serupa ditunjukkan oleh Australia. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese memilih untuk fokus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri daripada terlibat dalam konfrontasi militer di Selat Hormuz.
Menteri Infrastruktur dan Transportasi Australia, Catherine King, menyatakan negaranya lebih memilih untuk bersiap menghadapi potensi guncangan ekonomi akibat krisis di Asia Barat. Sebagai langkah antisipasi, Australia telah melonggarkan standar kualitas bahan bakar dan menyesuaikan kewajiban penyimpanan stok energi.
Hingga Senin ini, cadangan bahan bakar Australia tercatat cukup untuk 37 hari bensin, 30 hari diesel, dan 29 hari bahan bakar jet.
“Kami siap di negara ini untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari Timur Tengah,” tegas King dalam wawancara dengan radio ABC.
Perpecahan Strategis di Tengah Krisis Energi
Penolakan dari Tokyo dan Canberra memperlihatkan keraguan para sekutu AS untuk terseret lebih jauh ke dalam perang Timur Tengah. Bagi Jepang, stabilitas pasokan energi adalah segalanya, namun keterlibatan militer dianggap terlalu berisiko secara politik. Sementara bagi Australia, memastikan kebutuhan logistik domestik tetap berjalan adalah prioritas utama dibandingkan mengirim armada ke wilayah konflik.
