PEMERINTAH memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar hingga Desember 2026 di tengah lonjakan harga minyak global gegara eskalasi perang di Timur Tengah higga saat ini.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah dan Pertamina sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi, harga BBM subsidi Pertalit dan Solar tidak naik,” kata Airlangga dalam jumpa pers di kantornya, Senin (6/4).
Meski demikian, kebijakan ini tetap dalam monitoring berdasarkan harga pasar minyak dunia agar tetap stabil hingga akhir tahun.
“Selama harga minyak tidak lebih dari 97 dolar AS per barel secara rata-rata, maka harga BBM bisa kita pertahankan sampai Desember tahun ini.
“Jenis BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu Biosolar dan Pertalite. Ini supaya jelas ya,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, Airlangga menyebut harga BBM non-subsidi masih dalam kajian yang hingga hari ini belum memperoleh hasil final.
“Masih dikaji (soal harga BBM non subsidi), jadi nanti pada waktu pengkajian selesai nanti juga akan kami sampaikan ke publik,” tutur Airlangga.
Menkeu mengamini
Hal senada juga disampiakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan, harga BBM bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun ini, meski harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel vs Iran.
Namun, ia tidak dapat memprediksi atau memberikan jaminan terkait harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak mendapat keringanan harga dari pemerintah.
“Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak rata-rata US$100 per barel,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).
Pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan menghitung ketahanan APBN terhadap potensi kenaikan harga minyak, baik menjadi US$80 maupun US$100 per barel.
“BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir, anggaran subsidi masih cukup,” tambahnya.
Selain APBN, menurut Purbaya, pemerintah juga memiliki sumber dana lain untuk menghadapi tekanan harga minyak, seperti Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan, serta berbagai pos pendapatan lain, termasuk PNBP sektor energi dan sumber daya mineral.
Purbaya menekankan: “Yang penting dananya ada, ‘cushion’ (bantalan-red) kita masih tersedia,” sementara Menteri ESDM juga menjanjikan pendapatan tambahan dari kenaikan harga minyak dan batubara di pasar dunia.”
Pemerintah juga tengah memangkas anggaran di kementerian dan lembaga yang kurang efisien. Hal ini penting karena setiap kenaikan US$1 per barel akan menambah subsidi Rp6,8 triliun.
“Upaya efisiensi ini sekaligus menjaga defisit APBN tetap di angka 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan SAL. Kami akan kendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ujar Purbaya.
Harga tiket pesawat naik
Jika pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik sepanjang 2026, harga tiket pesawat domestik naik 9 -13 persen mulai hari ini, Senin (6/4) sampai akhir Mei gegara kenaikan harga avtur global. (ns/berbagai sumber)
Menurut Airlangga Hartarto, sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tersebut di rentang tersebut.
Menurut dia, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen, berlaku untuk tiket pesawat angkutan udara, niaga, berjadwal dalam negeri, serta kelas ekonomi.
“Nah, untuk menjaga kenaikan tiket domestik menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9-13 persen dengan langkah pertama PPN DTP 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi jumlah subsidi,” kata Airlangga (Senin 6/4).
Airlangga melanjutkan, anggaran pemerintah yang telah dialokasikan mencapai Rp 1,3 triliun per bulan. Kebijakan ini akan berlaku selama dua bulan. Artinya, total anggaran sekitar Rp 2,6 triliun.
“Kita berikan sekitar Rp 1,3 triliun nah per bulannya. Kalau kita persiapkan 2 bulan Rp 2,6 triliun agar harga tiket maksimum 9-13 persen” jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Airlangga menjelaskan biaya tersebut naik 38 pesen untuk jenis pesawat jet dan pesawat bermesin baling-baling.
“Sebelumnya untuk pesawat jet hanya 10 persen dan pesawat propeller 25 persen. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38 persen. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28 persen dan untuk propeller 13 persen” tambah Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga telah memberikan bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Kebijakan ini diperkirakan untuk memperkuat daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) dengan potensi aktivitas ekonomi meningkat sekitar Rp 700 juta per tahun.
“Jadi, suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan, dan ini tahun lalu biaya masuk dari spare parts sekitar Rp 500 miliar atau setengah triliun,” jelas Airlangga.
Siap-siap kencangkan ikat pinggang! (NS/berbagai sumber)
