Budaya “mundur” perlu didorong

0
122
Menkominfo Budi Arie Setiadi didesak mundur setelah terjadi peretasan PDNS di 280 instansi 20 Juni lalu. Budaya mundur perlu didorong bagi pejabat atau politisi yang berbuat cela, tidak becus bekerja atau merugikan negara.

SIKAP kesatria, mengaku salah, terutama budaya untuk meminta pengunduran diri bagi pejabat atau politisi yang bersalah perlu didorong terus,  jika tidak, rakyat yang dipimpin atau yang memilih mereka tercederai.

Desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi lengser mencuat di media pasca peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ransomware oleh sindikat kjahatan siber Brain Chiper pada 20 Juni lalu sehingga membuat data 282 kementerian/lembaga terkunci dan tersandera.

Seolah-olah ngeledek, Brain Cipher yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware terhadap PDNS di Surabaya, meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci untuk membuka akses data-data pemerintah yang dienkripsi secara cuma-Cuma.

Sejauh ini baru Dirjen Apliksi Informatika Kemenkominfo Semual Abrijani Pangerapan yang menyampaikan surat pengunduran diri pada 1 Juli lalu sebagai ungkapan pertanggung-jawabannya atas kasus kebobolan PDNS tersebut.

Kasus lainnya yang mencoreng wajah lembaga negara yang viral di media beberapa pekan ini terkait pemecatan Ketua KPU Hasjim Ashari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara emilu (DKPP) akibat kasus asusila (pemaksaan) terhadap anggota Panitia Pemilihan LN berinisial CAT.

Tak kurang dari mantan Menkopohukam Mahfud MD dalam akun X-nya menyebutkan, selain Hasyim, seluruh komisioner KPU harus diganti karena tak layak lagi menjadi penyelenggara pilkada serentak yang akan digelar 27 Nov mendatang.

Selain skandal seks oleh katuanya, menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam podcastnya, para komisioner KPK hidup bermewah-mewah, masing-masing mendapat tiga mobil dinas mewah, menyewa jet untuk alasan dinas da fasilitas secara berlebihan saat kunjungan kerja ke daerah.

Alih-alih mundur

Berbeda dengan di negara-negara lain, alih-alih mundur, sejumlah pejabat dan politisi di negeri ini yang dihukum karena terbukti korup atau melakukan tindakan tercela lainnya, berdalih seolah-olah mereka dipolitisi bahkan dizalimi, dan masih “PD abis” tampil di media, bahkan berusaha meraih atau melamar jabatan lagi.

Bahkan ada pejabat daerah yang terbuti korupsi, mengerahkan massa (mestinya dibayar) untuk membelanya, juga petahana DPR yang terbukti nyaris tak terdengar kiprahnya saat menjadi  wakil rakyat, mencalonkan diri lagi, dan dengan kekayaannya yang melimpah (termasuk uang haram atau hasil korupsi) terpilih lagi  melalui jalur “money politics”.

Berbeda dengan di Jepang misalnya, sebagai wujud tanggung jawab, menteri transportasinya mengundurkan diri hanya gegara ada pesawat tabrakan di udara.

Di Jerman lain lagi, kepala polisi juga memilih mengundurkan diri dan setelah itu program pendidikan dan latihan di instansi penegak hukum itu dirombak total gegara pasukan elitnya, GSG-9 menembak mati serang gembong teroris yang diburunya.

Polisi dikecam keras oleh media dan publik, kenapa sampai tidak mampu menangkap hidup-hidup gembong Tentara Merah kelompok Baader Meinhof yang dikenal sangat brutal itu, karena selain melanggar HAM, matinya teroris itu, menyulitkan untuk membongkar jaringannya.

Dua menteri di Jerman lengser pada era 1990-an. Yang satu cuma  kedapatan dibayari tiket pesawat (penerbangan domestik) oleh sahabatnya yang kebetulan bersua di bandara, dan yang satu lagi menggunakan anggaran kantor untuk menggaji pembantunya. Tentu nilai korupsi mereka “tidak ada apa-apanya” dibandingkan uang rakyat yang dijarah para koruptor di Indonesia.

Di sini, bayangkan! Mantan Syahrul Yasin Limpo didakwa korupsi Rp44,5 miliar antara lain menggunakan dana kementan untuk membayar honor penyanyi dangdut,  pesan makanan online rutin untuk pembantu di rumahnya, renovasi kamar anaknya, perawatan wajah sang isteri dan puteri, ongkos khitan puteranya, beli kalung dan uang bulanan isteri serta pengeluaran untuk kepentingan pribadi lain lain yang tidak masuk akal.

Seperti yang disebutkan oleh Mahmud MD sebelumnya, jika korupsi  bisa dibasmi, setegah persoalan di negeri ini bakal teratasi, namun faktanya lain lagi.

Pasca pengesahan revisi UU No. 19/2019 tentang KPK yang memuat 26 poin pelemahan lembaga anti rasuah tersebut, praktek korupsi berupa sogok, mark-up proyek dan gratifikasi makin menjadi-jadi.

Sikap kesatria, malu dan rasa tanggung jawab dari segenap politisi dan pejabat, sehingga legowo  mengundurkan diri jika ketahuan berbuat cela, korupsi, tidak becus bekerja atau melakukan tindak pidana lainnya agaknya  perlu terus didorong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement div class="td-visible-desktop">

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here