KPK mencokok Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan-perusahaan.
Jubir KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa Ebenezer ditangkap di Jakarta, Rabu (19/08) malam, sedangkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto juga mengamini penangkapan Ebenezer terkait dugaan pemerasan, namun tidak merinci nama-nama perusahaan yang diperasnya.
Sertifikasi K3 adalah proses pemberian pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam bidang K3, yang biasanya diberikan melalui pelatihan dan ujian.
Sebelumnya, sejumlah media mengungkapkan Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (20/08) malam. Terdapat 14 orang lain yang ditangkap bersama Ebenezer.
Sampai Kamis (21/08) siang, KPK belum memberikan keterangan resmi perihal kasus di balik penangkapan Ebenezer.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengemukakan, Presiden Prabowo Subianto telah mendapat informasi terkait penangkapan Ebenezer dan mempersilakan agar “diproses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya”.
“Bila nanti terbukti, akan secepatnya dilakukan pergantian,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Kamis (21/08) siang. Ebenezer menjadi anggota kabinet Prabowo pertama yang ditangkap karena kasus korupsi.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengakui, penangkapan terhadap wakilnya ini merupakan pukulan berat bagi lembaga yang belum ada setahun dipimpinnya.
“Bagi saya dan keluarga besar Kemenaker ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menaker atau dalam 10 bulan terakhir,” kata Yassierli ketika jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/08) sore.
Ia juga menyebutkan, jajarannya sedang melakukan pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan serta urusan dengan perusahaan jasa K3 ini memang menjadi fokus kementeriannya.
“Kami sedang terus memastikan Perusahaan Jasa K3 itu punya komitmen. Jika belum melakukan komitmen ulang, pakta integritasnya kita tahan,” kata Yassierli.
“Ke depannya harus lebih intens lagi dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami,” ucap Yassierli.
Barang sitaan
Sementara Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam OTT yang menjerat Imannuel Ebenezer.
“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ujarnya dan menambahkan, KPK telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi, menyayangkan penangkapan Ebenezer oleh KPK, seraya menegaskan bawa Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk “bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi”.
Prabowo, yang dilantik Oktober lalu, telah berkampanye melawan korupsi baik di dalam maupun di luar pemerintahannya.
“Berkali-kali beliau sudah sampaikan kepada anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam
melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, akat,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Kamis (21/08).
Ebenezer adalah politikus Partai Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto yang dikenal sebagai pendukung dan relawan Joko Widodo dalam Pemilu 2019.
Tidak ada toleransi
Sementara Menaker Yassierli merespons terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Yassierli menyebutkan dia tidak menoleransi perilaku koruptif.
“Sejalan dengan arahan presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (21/8Sedangkan/2025).
Sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang wow alias fantastis a.l kasus Pertamina dengan dugaan kerugian negara Rp966,5 triliun terkait mark-up ekspor minyak mentah da produk kilang, kompensasi dan subsidi BBM.
Sedangkan korupsi penyewaan alat prosessing dari lima perusahaan swasta oleh PT Timah yang diduga merugikan negara Rp300 triliun, pelepasan izin ilegal lahan sawit PT Duta Palma dengan kerugian Rp78 triliun, PT TPPI terkait penjualan kondensat (Rp37,81 triliun dan PT Jiwasraya (Rp17 triliun) dan sejumlah kasus lainnya.
Perang total terhadap praktek korupsi agaknya harus dilancarkan, karena kalau seruan, ancaman sekali pun tidak mempan karena menggiurkannya nikmat korupsi dan lemahnya penagwasan serta terbuka lebarnya peluang untuk berbuat.
