SIGNAL kompromi melalui “PDKT” antarparpol peserta Pemilu 2024 untuk “bagi-bagi kekuasaan” makin santer walau sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU ) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) belum usai.
Paslon Capres/cawapres No. urut 1, Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar serta paslon No. urut 3 Ganjar Pranowo/Mahfud MD menggugat hasil perolehan suara pilpres yang mereka anggap terjadi kecurangan secara terstuktur, masif dan sistemik (TSM).
Dalam pilpres yang digelar 14 Februari lalu, paslon Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 96.214.691 (58,85 persen) dari total suara sah nasional (164.337.475), sedangkan paslon Anies/Muhaimin 40.971.906 (24,9 persen) dan Ganjar/Mahfud 27.040.878 (16,45 persen).
Sidang PHPU yang digelar MK sejak 27 Maret lalu a.l. dengan mendengarkan keterangan para saksi, puluhan pengacara parapihak yang bersengketa dan juga kesaksian empat menteri sampai hari ini masih berlangsung.
Selain menggugat di sidang PHPU, sejumlah fraksi-fraksi parpol di DPR pengusung paslon No. urut 1 dan, juga mewacanakan pengajuan Hak Angket untuk menyidangkan kecurangan TSM dalam Pilpres lalu, namun agaknya wacana tersebut “layu sebelum berkembang” karena sikap pragmatisme petinggi parpol.
Parpol di luar Koalisi Indonesia Maju termasuk PDIP yang merupakan peraih kursi terbanyak di parlemen dalam Pileg 2024 agaknya juga berada dalam opsi pilihan untung-rugi antara tetap sebagai oposisi atau bergabung dengan pemenang pemilu di pemerintahan.
PDKT-PDKT
Yang terjadi beberapa hari terakhir ini, justeru PDKT-PDKT, misalnya antara Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang dipersepsikan publik dan tersirat, bagian upaya untuk berbagi kekuasaan.
Pengangkatan Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN juga tampak sebagai bagian dari upaya pemenang Pilpres (Prabow/Gibran) yang merupakan kelanjutan kepemimpinan Presiden Jokowi untuk merangkul berbagai pihak.
AHY yang bersama Partai Demokrat adalah pengusung paslon Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju sebelumnya berseberangan dengan pemerintah Presiden Jkowi.
PDKT untuk merangkul PDI-P juga sudah dilakukan Prabowo melalui Ketua PDIP Puan Maharani. Dari signal-signal yang muncul, pertemuan antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati diperkirakan akan terwujud setelah Idul Fitri.
Wacana bagi-bagi kekuasaan itu tak pelak mengundang reaksi sejumlah pengamat yang mecemaskan, jika semua parpol merapat pada pemenang Pilpres (Prabowo/Gibran), oposisi yang diperlukan sebagai “check and balances” makin melemah.
Jika seluruh fraksi-fraksi DPR hanya membebek atau mengamini apa yang dilakukan eksekutif, mau di bawa kemana negeri ini, padahal dibutuhkan oposisi yang kuat terutama untuk membasmi praktek korupsi dan berbagai anomali.
Pemilu yang aman dan damai sudah kita liwati, tetapi bagi-bagi kekuasaan dan kompromi “asal di sana senang di sini senang, semua senang”, tentu akan menghancurkan demokrasi di negeri ini.
“Jika semua parpol merapat ke pemerintah Prabow-Gibran, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi, “ ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro.
Menurut dia, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite.
“Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan,” tuturnya.
Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menugaskan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Adapun komunikasi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa diwujudkan. “Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi.
Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report,” kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024). Baca juga: Megawati-Prabowo Bakal Bertemu, PDI-P Berpotensi Merapat ke Koalisi Gerindra “Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu,” lanjutnya.
tak akan terlalu signifikan. Baik dari jumlah kekuatan politik atau pengalaman sebagai oposisi,” tutur Adi.
Diketahui, kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pemilu.
 kian santer.){kind=link}