PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melawan segala bentuk korupsi yang merugikan rakyat demi menjaga kekayaan bangsa.
Hal itu dikatakan Prabowo di hadapan para ulama dan kelbes Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Mujahadah Kubro, memperingati Hari Lahir Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2).
Mulanya Prabowo mengungkapkan kekagumannya pada kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Hal itu disadarinya setelah mendalami berbagai data dan fakta di lapangan sejak menjabat sebagai presiden.
“Setelah saya menjabat presiden, saya pelajari semua data, fakta, dan situasi, ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Allah kekayaan yang luar biasa,” kata Prabowo seperti dilansir CNNI (8/2).
Namun, Prabowo menyampaikan keprihatinannya, kekayaan alam yang sangat melimpah namun kerap disalahgunakan sehingga secara terbuka ia mempertanyakan integritas para elit dalam mengelola dan menjaga sumber daya milik negara.
“Apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga,” ucapnya.
Banyak kebocoran
Presiden mengakui, selama ini terlalu banyak aset negara yang justru bocor dan berpindah tangan ke pihak-pihak ytak  bertanggung jawab, bahkan mengalir ke luar negeri.
“Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri, yang hilang dari tanah kita dan yang dibawa kabur ke luar negeri,” tutur Prabowo.
Menanggapi situasi tersebut, Prabowo pun menyerukan agar seluruh elemen bangsa memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran.
“Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” ucapnya.
Ia memastikan, pemerintahannya akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap segala bentuk praktik kotor yang merugikan rakyat, mulai dari korupsi hingga manipulasi sistemik.
“Kita tidak boleh ragu-ragu dan saya dan pemerintah yang semestinya tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, penipuan, manipulasi, Â penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” tegasnya.
Prabowo mengaku menangkap aspirasi dan harapan besar dari masyarakat Indonesia akan kehidupan yang lebih layak. Ia bertekad untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, di mana kemiskinan dihapuskan dan kesejahteraan menjadi milik seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan.
“Kita harus bersatu, kita harus bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, InsyaAllah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat,” tandasnya.
Di tengah seruan dan peringatan yang dilotarkan Prabowo di berbagai kesempatan, praktek korupsi yang agaknya sudah mengakar di berbagai instansi dan kehidupan berbangsa dan bernegara,agaknya tidak pernah mati, bahkan kian marak dan nekat.
Sebelas OTT pada 2025 dan enam pada 2026
Sepanjang 2025 saja KPK meakukan 11 kali OTT a.l. terhadap Ubrnur Riau A. Wahid, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, pejabat Proyek (di Jakarta), Â Jalan dan Parsarana di Sumatera Utara.
Selanjutnya  OTT terhadap Wamen Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer terkait sertifikat K3, pengaturan proyek di BUMN (OTT di PT Inhutani V), di RSUD Kolaka Timur, pengelolaan kawasan hutan (OTT di Jakarta), Bupati Bekasi Ade Kumara terkait izin tata ruang.
Kemudian OTT jual-beli penanganan perkara hukum di Banten, OTT di Kalimantan Selatan terkait grativikasi sejumlah pejabat pemprov, Â dan proyek ruas jalan di Sumut menyasar anggota DPRD dan pejabat PUPR.
Sepanjang 2026 saja (baru lebih sebulan sampai awal Februari), KPK melancarka enam kali OTT .
Dalam OTT pertama yang digelar 9 – 10 Januari, dicokok delapan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madia Jakarta Utara, lalu yang kedua (19 Jan.) terhadap Walikota Madiun Maidi terkait pemerasan dengan imbalan proyek.
Ketiga, pada hari yang sama, OTT terhadap Bupati Pati Sudewo atas dugaan pemerasan lelang jabatan terhadap 600-an perangkat desa,
Keempat, OTT di lingkup KPP Madya Banjarmasin (4 Feb.) terkait dugaan penilapan restitusi pajak dan kelima , pada hari yang sama, suap terkait pajak importasi barang di lingkup Ditjen Bea Cukai di Jakarta dan Lampung dan keenam OTT di PN Depok (5 feb) terkait berbagai kasus penyuapan dan grativikasi .
Agaknya perlu terobosan untuk membasmi tikus-tikus dan para penghianat bangsa dan negara yakni para koruptor  yang tidak jera-jeranya melakukan kejahatan kriminal luar biasa itu.
