SEOUL – Krisis politik di Korea Selatan terus berlanjut usai eksekusi Presiden Yoon Suk Yeol berjalan alot, Jumat (3/1/2025). Eksekusi itu dihalangi oleh oleh militer yang menjadi pasukan keamanan presiden (paspampres).
Tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korsel tidak membiarkan tim penyidik CIO mengeksekusi surat perintah penangkapan presiden yang dikeluarkan pengadilan.
Melansir dari Yonhap, ribuan pendukung Yoon ikut berkumpul di dekat rumahnya. Kerumunan pendukung mempersulit penangkapan presiden.
Pengadilan Seoul sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon karena diduga mendalangi deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Yoon dituduh mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.
Jemput paksa dilakukan setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi.
Yoon sejatinya memiliki kekebalan presiden. Namun, kekebalan itu tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.
Anggota Parlemen Korea Selatan membatalkan darurat militer melalui pemungutan suara dalam waktu enam jam sejak diberlakukan. Yoon kemudian diskors dari tugasnya setelah pemungutan suara pemakzulan pada 14 Desember.
Presiden sementara dijabat sebagai Han Duck-soo, yang menjabat setelah penangguhan Yoon. Dia juga dimakzulkan karena menolak menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi. Penunjukan ini diperlukan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.
Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok turun tangan sebagai presiden sementara negara itu sejak Jumat 27 Desember 2024.
