JAKARTA, KBKNEWS.id — Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) mendesak pemerintah menarik Indonesia dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di tengah memanasnya konflik setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
FPP-TNI juga meminta DPR RI menolak rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (3/3), FPP-TNI menilai rencana tersebut berpotensi melanggar konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Keterlibatan tanpa mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai dapat menempatkan Indonesia dalam konfigurasi konflik, bukan sebagai penjaga perdamaian yang netral.
Pernyataan itu ditandatangani sejumlah purnawirawan jenderal, di antaranya Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. Mereka mengingatkan bahwa tanpa mandat resmi PBB, pasukan asing di Gaza berpotensi dipersepsikan sebagai bagian dari pendudukan sehingga dapat merugikan posisi Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina.
FPP-TNI juga menilai keterlibatan dalam BoP berisiko menyeret Indonesia ke orbit keamanan kekuatan besar dan mengubah posisinya dari negara nonblok menjadi bagian arsitektur keamanan global tertentu.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka potensi tekanan politik, sanksi ekonomi, hingga ancaman keamanan nasional.
Seruan ini menambah daftar desakan dari berbagai kalangan agar Indonesia meninjau ulang keanggotaannya dalam BoP di tengah eskalasi konflik kawasan.
 mendesak pemerintah menarik Indonesia dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di tengah memanasnya konflik setelah serangan){kind=link}