MYANMAR – Dewan Keamanan PBB meminta langkah mendesak untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine, namun pejabat Myanmar mengatakan pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi, akan absen dalam sebuah sidang Majelis Umum PBB minggu depan di New York.
Pejabat mengatakan bahwa dia akan “berbicara untuk rekonsiliasi nasional dan perdamaian”, seperti dilansir BBC, Kamis (14/9/2017).
Suu Kyi telah dikritik oleh mantan pendukung di Barat karena gagal melakukan upaya untuk mencegah kekerasan di negara bagian Rakhine.
Salah satu hal yang paling mengejutkan di antara semua kengerian di sini adalah fakta bahwa banyak pengungsi Rohingya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan lembaga bantuan atau badan bantuan internasional.
Banyak yang mengatakan bahwa mereka memiliki rincian dari surat identitas dasar mereka mulai dari nama dan desa mereka berasal.
Sekjen PBB Antonio Guterers sebelumnya mengatakan bahwa dia telah mengutuk serangan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kelompok pemberontak yang memerangi militer tersebut.
Namun dia menambahkan bahwa tindakan militer juga harus ditangguhkan dan mereka yang telah melarikan diri diberi hak untuk kembali ke rumah.
