CENTER of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan “rapor merah” terkait hasil survei evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dari survey yag dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah itu, menurut Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, pemerintahan Prabowo-Gibran hanya meraih skor 3 dari 10.
Media menyebutkan, presiden di negara manapun bukanlah sosok yang tidak boleh dikritik. Evaluasi dari rakyat, lanjutnya, penting agar pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya.
Survey ini diikuti 1.338 responden dengan dua kelompok penilai, yakni masyarakat umum dan para ekspert, menekankan responden yang tersebar secara nasional dari wilayah pedesaan, pinggiran kota hingga perkotaannya dan mewakili keragaman sosial dan demografi penduduk.
Rata-rata nilai itu ada di angka 3 dari 10. Dan kalau kita dulu sekolah ya pada saat SMA dan SMP, 3 itu biasanya nggak berada di bawah batas KKM, di angka 6 atau 7. Jadi ini jauh di bawah angka standar kelulusan kalau kita di bangku sekolah.
Jika dibreakdown lagi kinerja Pak Presiden Prabowo itu juga di angka 3 dari 10,” ujar Media dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (19/10).
Anjlok dibandingkan 100 hari
Media lebih jauh mengemukakan, penurunan skor survei setahun pemerintahah Prabowo cukup signifikan dibandingkan hasil survey 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat itu berada di angka 5 dari 100.
Ini artinya, kata Media, dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan kualitas kinerja.
Sementara Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Saleh menerangkan dari hasil survey tersebut, 43% responden menilai cukup buruk dalam capaian program satu tahun pemerintahan, 26% menilai buruk, dan 29% menilai sangat buruk.
Lalu dalam indikator memenuhi janji politik dalam satu tahun terakhir, hasil survey menunjukkan 56% responden menilai melihat janji politik hanya sebagian kecil dan 43% responden menilai tidak berhasil.
Indikator selanjutnya, penilaian kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik dalam satu tahun juga menunjukkan tren negatif. Di mana 80% responden menilai rencana kebijakan tiak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian penilaian kualitas kepemimpinan, Saleh menyebut hasilnya juga cukup negatif, di mana 28% responden menilai kepemimpinan publik cukup, 31% menilai buruk dan 33% menilai sangat buruk.
Hasil survey juga menunjukkan 96% responden ingin ada pergantian pejabat publik yang berkinerja buruk.
“Artinya ada korelasi yang mirip antara penilaian yang diberikan oleh responden sebanyak 1338 responden yang kami survei dengan 120 expert judgement dari jurnalis yang melakukan survei.
Sehingga bisa kita simpulkan ada kesamaan terhadap apa yang disampaikan oleh panel ahli ya terhadap evaluasi yang sifatnya substantif dengan apa yang disampaikan oleh atau apa yang direfleksikan oleh publik dalam sebuah survei masyarakat umum,” terang Saleh.
Perlu Reshuffle
Sementara Peneliti Celios, Galau D. Muhammad menilai Prabowo harus kembali melakukan reshuffle pejabat dengan kinerja yang buruk serta memangkas nomenklatur kabinet.
Menurut dia, setidaknya ada 140 pejabat publik, mulai dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, serta penasehat presiden yang berada di Kabinet Merah Putih.
“Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada ekspert.
Hampir seluruhnya (96 persen) sepakat harus ada pergantian Menteri, dan 98 persen sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian,” tutur Galau.
Warna merah, lanjutnya, melambangkan rapor merah. Tidak ada cara lain bagi Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini. Evaluasi total dan reshuffle kabinet harus dilakukan, dan jumlah kementerian harus dipangkas.
“Karena narasinya terlalu retorik dan besar, harus dijawab dengan langkah yang konkret dan mudah untuk dipahami. Publik menunggu,” ujarnya.
10 pejabat kierja terburuk
Hasil survei CELIOS juga mencatat 10 pejabat pemerintahan Prabowo dengan kinerja teburuk sehingga harus di-reshuflle.
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid
Di tengah defisit anggaran dan semangat efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, kritik dan penilaian negatif mau pun pujian atas hasil kinerja pemerintah harus deianggap sebagai “jamu” atau obat untuk penambah semangat.
Hasil Survei IndoSTrategi
Hampir sama, Lembaga survei IndoStrategi merilis survei kinerja pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran dalam setahun sejak dilantik 20 Oktober 2024.
Hasilnya, kabinet Prabowo-Gibran mendapat skor rata-rata 3,07 dengan kategori sedang.
Skor yang diberikan responden adalah 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik).
Survei dengan waancara angsung dilakukan awal September hingga 13 Oktober ‘25 dengan metode purposive sampling.
Total ada 424 responden yang tersebar di 34 provinsi yang dipilih berdasarkan pendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap.
“Berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan secara, disimpulkan, rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang (3,07),” kata Direktur Riset Ali Noer Zaman dalam hasil rilis, Sabtu (18/10).
Ali mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif, seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Ia menilai publik masih menantikan inovasi dam gebrakan di bidang lain.
“Seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang,” ujarnya.
Selain itu, Ali mengungkap adanya apresiasi publik terhadap keberanian pemerintah melakukan penggantian anggota kabinet serta tindakan tegas pimpinan parpol yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat.
Di tengah defisit anggaran dan semangat efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, kritik dan penilaian negatif mau pun pujian atas hasil kinerja pemerintah harus dianggap sebagai “jamu” atau obat untuk penambah semangat.
